Mengingat terbatasnya anggaran dalam APBD, tim kajian diharapkan membuat satu kajian yang disesuaikan dengan anggaran sebesar Rp.5 milyar untuk 25 titik lokasi skala prioritas. Hal ini penting sebagai bahan kajian bagi DPRD Badung dalam sidang nanti, sehingga nantinya keamanan wilayah dalam bentuk security surveillance system benar-benar terwujud dan berdampak pada kehidupan masyarakat Kabupaten Badung. Demikian disampaikan oleh Bupati Badung AA. Gde Agung, SH di acara presentasi hasil kajian studi Security Surveillance System (sistem keamanan wilayah Kabupaten Badung) bertempat di Ruang Teratai Bappeda Badung, Jumat (22/12).
Turut hadir Ketua DPRD Badung I Gde Adnyana, S.Sos didampingi Wakil Ketua IGP. Karmadhi, Wayan Sandra, Giri Prasta, Bagiana Karang, Sudiana, Sukirta dan AA. Buminatha. Sementara dari eksekutif hadir Wakil Bupati Ketut Sudikerta, Kabag/Kadis/kantor, Polda Bali, Poltabes/Polres, Camat, Lurah dan perbekel diwilayah Kuta dan Kuta Selatan. Presentasi dilaksanakan oleh Ir. Linawati, Phd salah seorang dari Tim Kajian Universitas Udayana yang diketuai I Gede Sukadarmika, ST, M.Sc beserta anggota tim yang dimoderatori oleh Kepala Kesbanglinmas IB Yoga Segara. Lebih lanjut Bupati Gde Agung, mengharapkan sistem keamanan yang terpadu dan berbasiskan tehnologi informasi ini mampu menjawab permasalahan keamanan.
Masalah keamanan telah menjadi isu utama dalam industri pariwisata dunia dewasa, sehingga perlu adanya sistem keamanan tingkat tinggi. Hal ini untuk mendeteksi secara dini kejadian-kejadian yang mencurigakan dan sebagai identifikasi jarak jauh untuk aparat keamanan dalam mengantisipasi kejadian. Ketua DPRD Badung I Gde Adnyana, S.Sos mengatakan dewan sangat mendukung segera terwujudnya sistem keamanan wilayah di Badung yang telah tunggu masyarakat Badung karena menyangkut image kepariwisataan Badung khususnya dan Bali umumnya dimancanegara. Oleh karenanya, masalah keamanan menjadi komitmen bersama dewan dan eksekutif untuk direalisasikan secara bertahap sesuai harapan masyarakat, sehingga wisatawan bisa nyaman dan aman berwisata ke Bali.
Sementara Wakil Ketua DPRD IGP. Karmadhi dan Wayan Sandra dari komisi A mengharapkan alat-alat beserta perangkat yang akan digunakan nantinya harus mempunyai jaminan mutu dan daya tahan yang maksimal dengan berbagai kondisi alam. Sedangkan Sudiana mengharapkan alat-alat beserta perangkatnya tersebut juga berperan secara integral dan bisa diaplikasikan dengan alat-alat canggih lainnya.
Prioritas
Sementara itu Ir. Linawati dalam presentasinya menyebutkan ada 91 titik lokasi pemasangan CCTV. Diwilayah kecamatan Kuta sebanyak 70 titik dan Kuta Selatan 21 titik dengan 3 lokasi tempat monitor yaitu Polsek Kuta, Polsek Kuta Selatan dan Pusat Pemerintahan Badung di Sempidi tepatnya di Kantor Informasi dan Telematika Badung.
Adapun tempat-tempat yang akan dipasang CCTV antara lain kawasan Pura Uluwatu, sepanjang Jl. Pantai Kuta, pertigaan patung kuda dll. Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk 91 titik lokasi pemasangan sebesar Rp.14,3 Milyar lebih. Namun, untuk tahap pertama akan menjadi titik-titik prioritas sebanyak 25 titik diwilayah Kuta dan Kuta Selatan dibutuhkan biaya sebesar Rp.5 milyar lebih.
Selain itu, Linawati juga menjelaskan model rancangan yang akan dipergunakan seperti pemilihan tipe kamera, penempatan kamera, infrastruktur jaringan. Sistem aplikasi, monitoring dan sistem catu daya beserta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknologi yang ada. Tim kajian juga merekomendasikan penggunaan sistem ini diperlukan adanya frekwensi khusus sehingga tidak mengalami interferensi dari sistem wireless yang lain. Oleh karenanya Pemkab Badung disarankan memberi usulan kepada Defkominfo untuk segera membuat peraturan mengenai pembebasan dan penggunaan spektrum frekwensi khusus bagi sistem keamanan publik yang berlaku secara nasional. Linawati menyarankan Pemkab untuk mengupayakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, PLN, Provider Telekomunikasi, Dinas Penerangan jalan. *
